Pernyataan Tentang Mata Uang Shariah dan Alat Pembayaran Sesuai Perundangan

Diterjemah dari: http://umarvadillo.wordpress.com/2010/08/17/statement-on-the-shariah-currency-and-legal-tender/

Use Your Freedom !

PERNYATAAN DARI IMAM HAJJ ABDALHASIB CASTINEIRA
Penasehat Shariah World Islamic Mint dan Mantan Imam Masjid Jami Granada – Andalusia
16 Agustus 2010, Kuala Lumpur.

Bismillah irrahman irrahim

Perihal perkara Dinar Emas dan Dirham Perak dan Alat Bayar Sesuai Undang-Undang di Malaysia
Dinar Emas dan Dirham Perak yang dikenal sebagai mata uanga Shariah atau koin-koin Shariah dalam Fiqh bukanlah alat bayar sesuai undang-undang atau legal tender. Mata uang Shariah tidak memiliki kaitan apapun terhadap mata uang fiat masa kini dan baik secara hukum atau pada kenyataannya tidak perlu dibandingkan atau diperlakukan sebagai sesuatu yang sama. Dinar Emas dan Dirham Perak berkaitan dengan perkara agama/deen – yang terutamanya adalah urusan pembayaran Zakat – dan tak terkait pada urusan perundang-undangan. Penerapannya hanya bisa terjadi jika didasari sukarela karena kebebasan adalah satu perintah Allah dalam seluruh transaksi niaga termasuk penerimaannya sebagai uang. Penggunaannya sepanjang sejarah senantiasa terbuka untuk digunakan oleh Muslimin dan non-Muslim.

Segala Pujian hanyalah milik Allah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Penguasa Alam Semesta, Raja Hari Pembalasan, Yang memiliki seluruh ilmu dalam ZatNya dan Yang Menciptakan seluruh ilmu sepanjang masa. Salam dan shalawat tertuju kepada Rasul kekasihNya, Muhammad, yang diajariNya dan tidak diajar seorang manusia pun, dialah Rasul terakhir dan paling mulia, penutup rangkaian kenabian yang diturunkan di bumi dan telah membimbing kita di jalan yang lurus. Semoga salam dan rahmat tercurah bagi Keluarganya dan Sahabatnya, yang terpilih diantara yang baik dan penuh kebajikan.

Terkait tentang perhatian khalayak ramai atas Peluncuran mata uang Shariah di Negara Bagian Kelantan pada 2 Ramadhan 1431 lalu, saya sebagai saksi upacara sangat penting Peluncurannya di Kota Bharu dan sebagai Penasehat Shariah World Islamic Mint, menyampaikan pernyataan berikut sebagai sebuah penjelasan dan dukungan terhadap usaha ini:

1.- Dinar Emas dan Dirham Perak bukanlah alat bayar sesuai perundangan atau legal tender. Alat bayar sesuai perundangan atau legal tender atau alat bayar yang dipaksakan atau forced tender adalah suatu tawaran (alat) pembayaran yang menurut undang-undang tak boleh ditolak dalam penyelesaian sebuah hutang dan menjadikan hutang tersebut berlaku. Cek pribadi, kartu kredit dan berbagai cara pembayaran tidak tunai serupa itu bukanlah alat bayar sesuai perundangan atau legal tender. Hanya uang kertas dan koin Malaysia adalah alat bayar yang sesuai perundangan atau Legal Tender. Pencetakan Legal Tender adalah hak istimewa dari Pemerintah Federal Malaysia dan Pemerintahan Kelantan tidak pernah dan tidak pernah pula berniat untuk mencetak Legal Tender karena hal itu secara perundangan tidak dimungkinkan.

2.- Dinar dan Dirham telah dikenali dalam fiqh (lihat [a] Muqaddimah ibn Khaldun) sebagai “mata uang Shariah” atau “koin-koin Shariah”. Istilah “koin-koin Shariah” adalah khusus terhadap Dinar dan Dirham dan tidak berlaku terhadap koin lain terbuat dari emas, perak atau bahan lainnya. Koin-koin lain dikenal sebagai “koin non-shari’i” (ibn Khaldun).

3.- Sesungguhnya penggunaan istilah “mata uang alternatif” tidak dapa digunakan bagi koin-koin Shariah atau mata uang Shariah karena istilah “koin-koin Shariah” secara khusus merujuk kepada Dinar dan Dirham dan karenanya bukanlah alternative terhadap koin-koin lain atau mata uang (yang non shari’i). Keduanya berdiri sendiri tanpa alternatif. Penggunaan istilah “mata uang alternatif” hanya bisa digunakan jika penjelasan memadai disampaikan mengenai perbedaan-perbedaan mendasar yang ada dalam hubungannya terhadap mata uang sesuai perundangan atau legal tender seperti Ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia memiliki suatu pengertian perundangan yang sama sekali berbeda dan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda pula. Ringgit Malaysia tidaklah didasari suatu barang dagangan apapun (‘ayn dalam bahasa Arab, berarti barang dagangan nyata) seperti Dinar dan Dirham, Ringit Malaysia adalah sebuah nota janji/promes (dalam bahasa Arab disebut dayn, yang artinya hutang atau kewajiban) tanpa nilai hakiki (nilainya sebagai ‘ayn/barang dagangan nyata adalah nilai kertasnya yang nilainya mendekati nol) namun memiliki nilai fiat yang ditetapkan oleh paksaan perundangan Pemerintah Federal melalui Undang-undang Mata Uang dan dapat berubah nilainya dari waktu ke waktu. Sebaliknya, nilai Dinar dan Dirham bergantung sepenuhnya kepada nilai pasaran barang dagangannya (emas dan perak) yang menjadi bahan pembentuknya, sama seperti sekilo beras yang bergantung kepada nilai berasnya. Perbedaan ini sangat penting dalam pengertian agama/deen, sebagai contohnya, zakat yang merupakan kewajiban sesuai hukum Shariah wajib dibayarkan dengan ‘ayn dan tidak bisa dibayarkan menggunakan dayn. (lihat [b] Al-Kasani). Muslimin seharusnya, jika bisa memilih (jika tak ada pilihan atau tak tersedia ‘ayn, menjadi darurah, suatu pengecualian, berlaku untuk sementara), membayar dengan ‘ayn dan bukan dengan dayn.

5.- Secara bahasa, Dinar dan Dirham bukanlah nilai-nilai nominal, melainkan nama-nama yang menyatakan berat tertentu. Dinar adalah berat tertentu sebesar 4,25 gram dan dikenal juga sebagai mithqal dalam bahasa Arab. Dirham adalah berat tertentu sebesar 2,975 gram atau 7/10 mithqal. Dengan begitu mereka setara secara hukum dengan penyebutan “1 kilogram beras”. Karenanya mereka adalah berat tertentu dari barang dagangan/komoditas (emas dan perak) yang disebut dalam Qur’an dan dalam berbagai bagian dari Shariah menyangkut zakat dan penetapan hukum; sehingga mereka tak boleh diubah beratnya.

6.- Dalam sejarah, koin-koin Shariah bukanlah legal tender (alat bayar sesuai perundangan). Dalam amalan masyarakat Muslim awal koin-koin Shariah bukanlah satu-satunya mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Barley/jewawut/sejenis gandum, kurma atau garam juga digunakan sebagai alat pembayaran dan karenanya tak ada hak istimewa diberikan kepada koin-koin Shariah. Alasan dari “kebebasan untuk memilih alat pertukaran” adalah bahwa uang adalah bagian dari perdagangan dan diatur dalam perintah yang sama dalam Qur’an yang mengatur perdagangan: “tijaratun ‘aan taradim minkum”, yang artinya adalah “perdagang sesuai keridaan bersama”. “Keridaan bersama” meniadakan gagasan pemaksaan atau monopoly dalam pelaksanaan perdagangan. (lihat [c] Tafsir al-Jalalayn). Inilah alasan lain mengapa Dinar dan Dirham bukanlah legal tender (alat pembayaran sesuai perundangan) dan tidak pernah menjadi legal tender (alat pembayaran sesuai perundangan). Kebebasan memilih alat pertukaran adalah keadilan mendasar yang diberikan Allah baik kepada Muslimin dan non-Muslim. Karenanya penggunaan mata uang Shariah berlaku juga terhadap non-Muslim.

7.- Istilah “currency” – mata uang – umumnya dipahami sebagai legal tender atau sebagai uang fiat yang mengandungi suatu nilai nominal. Karena “koin-koin Shariah” bukanlah legal tender dan tidak memiliki nilai nominal, maka ”koin-koin Shariah” seharusnya dipahami sebagai suatu barang dagangan/komoditas dari pada sebagai “currency”/mata uang dalam penggunaan umum istilah ini. Dalam perilaku umum saat ini, pemakaian “koin-koin Shariah” berada dalam golongan barter, yaitu, pertukaran satu sama lain dalam barang-barang dan jasa. Dapat dinyatakan bahwa dahulu, sebelum diberlakukannya perundangan legal tender, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan emas dan perak adalah trasaksi yang biasa berlaku dan istilah barter berlaku juga terhadap seluruh transaksi lainnya. Karena itu penggunaan istilah “mata uang Shariah” haruslah dipahami dalam batasan-batasan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan pula sejarah amalan Muslimin sebagaimana adanya itu menjadi bagian pelaksanaan Hukum-hukum Islam.

8.- Hingga akhir-akhir ini dalam sejarah “mata uang kertas” dinyatakan sebagai nota perjanjian/promes dalam emas dan perak. Dengan begitu kertas-kertas itu mewakili suatu ‘amanah’ (mempercayakan/mentitipkan harta kepada seseorang yang akan menjaganya bagimu hingga engkau memintanya kembali) yaitu suatu kewajiban untuk membayar saat ditagih sejumlah emas dan perak. Kita pahami dari sejarah bahwa kewajiban ini seringkali tak dipenuhi dan akhirnya pemerintahan-pemerintahan negara di dunia memutuskan untuk menghilangkan sama sekali kewajiban membayar terhadap kertas-kertas tersebut. Kasus terdekat tentang kegagalan ini adalah dolar AS dan pemutusan sepihak mereka atas “Perjanjian Bretton Woods”. Perilaku ‘pembatalan amanah’ ini tersebut dalam Qur’an dan menghasilkan penetapan hukum dalam bentuk pelarangan untuk menerima amanah dari non-Muslim kecuali jika mereka hidup di bawah penguasa Muslim yang bisa memaksa mereka untuk membayarkan kewajiban dalam perjanjian mereka itu (lihat [d] Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi). Hukum pelarangan ini, yang dalam teorinya menyiratkan pelarangan untuk menerima pound Inggris, dolar As, dll. (atau setiap mata uang yang didasari mata uang tersebut), telah dibatalkan sejak jaman dahulu kala di masa colonial melalui perundangan baru yang menyatakan bahwa hukum pelarangan ini tak lagi berlaku. Dengan meneladani sistem perundangan kolonial, Undang-Undang Dasar seluruh negeri-negeri Muslim termasuk Malaysia memberikan ijin untuk menerima nota perjanjian asing dari negara-negara non-Muslim (seperti dolar AS) kepada Bank Sentral (Bank Negara) mereka sebagai suatu cadangan terhadap mata uang fiat mereka sendiri. Karena inilah Muslimin (dan non-Muslim) umumnya keliru dengan meyakini bahwa mata uang fiat mereka masih didukung oleh emas dan perak, walaupun sesungguhnya tak ada satu legal tender di dunia ini yang sepenuhnya didukung oleh emas dan perak. Dinar Emas dan Dirham Perak adalah komoditas/barang dagangan nyata dan karenanya bukanlah suatu ‘amanah: mereka adalah barang adgangan nyata (‘ayn), yang, jika anda gunakan untuk membayar, anda menyerahkan sejumlah tertentu emas dan perak dan karenanya tidak membutuhkan suatu topangan dengan asset/harta apa pun lainnya ataupun pemerintah kecuali dengan diri mereka sendiri. Inilah alasan lain mengapa mata uang Shariah tak dapat dibandingkan atau dianggap sebagai alternative terhadap “mata uang-mata uang kertas”.

9.- Legal Tender adalah gagasan yag seringkali disalahpahami. Koin-koin dan nota-nota bank tak perlu menjadi ‘legal tender’ untuk bisa digunakan sebagai uang untuk membeli dan melakukan berbagai transaksi-transaksi lainnya sesuai fungsi uang. Legal tender haruslah diterima untuk menyelesaikan hutang uang. Sebagai contoh, perundangan federal AS tidak melarang usaha-usaha perseorangan, pribadi-pribadi atau organisasi-organisasi bentuk pembayaran mana yang mau mereka terima atau tolak. Perusahaan karenanya bebas untuk meminta pembayaran dengan kartu kredit, misalnya, atau menolak nota-nota bank bernilai nominal besar. Di Kanada, misalnya, hanya dolar Kanada yang diterbitkan Bank of Canada adalah legal tender; namun demikian, transaksi perdagangannya sesuai perundangan dapat diselesaikan dalam cara-cara yang disepakati pihak-pihak yang terlibat. Sebagian besar perniagaan di Kanada bertransaksi dalam dolar AS, walaupun dolar AS bukanlah legal tender di Kanada. Legal tender dapat ditolak kecuali atau pada saat seseorang berhutang, karena itu mesin jual otomatis dan pengurus transportasi tidak harus menerima nota bank bernilai terbesar untuk pembayaran biaya bus sekali jalan atau sebatang coklat, bahkan penjaga toko boleh menolak nota bank bernominal besar. Hanya saja, di restoran yang tidak mengharuskan pembayaran sebelum makanannya disajikan (suatu hutang tercipta) haruslah menerima setiap nota bank legal tender berapa pun besarnya. Kemampuan seorang pedagang untuk menolak berniaga dengan setiap orang berarti bahwa seorang pembeli tidak bisa memaksakan melakukan pembelian, karena itu menggunakan legal tender selain untuk hutang-hutang adalah suatu yang berlebih-lebihan.

10.- Pencetakan Dinar dan Dirham adalah amalan yang dikenali dalam masyarakat Muslimin sejak masa awal Islam. Koin bertanggal pertama yang dicetak oleh Muslim adalah tiruan dari dirham perak Raja Sasanid, Yezdigird III, yang dicetak di masa Kekhalifahan Uthman, radiallahu anhu. Koin-koin berbeda dari aslinya karena tulisan Arab “dengan nama Allah” ditemukan di tepi bagian depan koin. Sejak saat itu penulisan dalam aksara Arab asma Allah dan ayat-ayat Qur’an di koin-koin menjadi kebiasaan dalam setiap koin cetakan Muslimin. Pada tahun 75 H (695 M) Khalifah Abdalmalik memerintahkan Al-Haddjadj untuk mencetak dirham-dirham pertama, secara resmi menegakkan ukuran Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu: 7/10 mithqal. Tahun berikutnya ia memerintahkan dirham dicetak di seluruh daerah Dar al-Islam. Ia memerintahkan koin-koin tersebut dicetak dengan kalimat: “Allahu Ahad, Allahu Samad”. Pencetakan koin-koin dinyatakan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan Sultan (lihat [e] al-Qurtubi).

Dan Kemenangan semata milik Allah. KepadaNya kita bertawakal dan semua pujian bagi Penguasa semesta alam dan salam dan shalawat tercurah kepada RasulNya.

Hamba Allah, Hajj Abdalhasib Castineira, di Kuala Lumpur, pada tanggal 5 Ramadhan, 1431.

CATATAN
A] Imam Abu Zayd Ibn Khaldun (d. 1406)
“Wahyu Allah menyebutkan keberadaan mereka and menetapkan berbagai hukum atas keduanya, misalnya dalam zakat, pernikahan, dan hudud. Karenanya sesuai Wahyu mereka haruslah suatu yang nyata dan ukuran tertentu untuk penilaian (zakat, dll) yang kepadanya hukum-hukum didasarkan dan bukan pada selainnya yang bukan-shari’i (koin-koin lain).
Ketahuilah bahwa telah ada kesepakatan (ijma) sejak awal Islam dan masa Para Sahabat dan Tabiun bahwa dirham shari’ah adalah seberat tujuh per sepuluh mithqal (berat dinar) emas… Berat satu mithqal adalah tujuh puluh dua butir barley (jewawut/semacam gandum), sehingga dirham yang seberat tujuh per sepuluhnya adalah lima puluh dan dua per lima butir. Seluruh ukuran ini teguh ditegakkan dengan kesepakatan (ijma).”
“Al-Muqaddimah”

B] Imam Abu Bakr al-Kasani (d. 1191)
“Jika harta yang wajib dizakati berupa dayn, yang berbeda dengan ‘ayn, zakatnya boleh ditunaikan dengan harta ‘ayn. Karena itu seseorang yang padanya dinyatakan memiliki dua ratus dirham yang karenanya wajib dizakati, boleh membayar, untuk menunaikan harta itu, lima dirham secara tunai, karena dayn jika dibandingkan kepada ‘ayn itu cacat/tidak sempurna (naqis) dan ‘ayn itu sempurna (kamil), dan suatu penunaian dari yang cacat dengan memakai yang sempuna adalah sah. Sebaliknya, penunaian ‘ayn yang sempurna dengan sesuatu yang cacat (dayn) tidak sah, dan karena itu hutang zakat tidak bisa ditunaikan jika seseorang mau membayar zakat dua ratus dirham yang ia miliki (‘ayn) dengan bayaran lima dirham dari seorang miskin yang berupa hutang (dayn) padanya; dengan kata lain membebaskan darinya dari hutang dengan meniatkan itu sebagai bayaran hutang zakat dari dua ratus dirhamyang dimilikinya.”
“Bada’i` al-Sana’i”

C] Shaykh Jalaluddin al-Mahalli & Shaykh Jalaluddin al-Suyuti
Allah berfirman dalam Qur’an (4:29):
{ يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }
Tafsirnya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (artinya jalan yang haram menurut deen Islam seperti riba dan gasab), kecuali dengan jalan (atau terjadi) secara perniagaan (menurut satu qiraat dengan baris di atas, sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku) dengan suka sama suka di antara kamu (berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya). Dan janganlah kamu membunuh dirimu (artinya melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalanya, baik di dunia maupun di akhirat). Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian).”
“Tafsir al-Jalalayn”

D] Qadi Abu Bakr Ibn al Arabi (d. 1148)
Allah berfirman dalam Qur’an (3:75):
“Dan di antara Ahli Kitab ada orang yang apabila kamu percayakan kepadanya harta yang banyak maka dikembalikannya kepadamu dan di anatara mereka ada pula yang jika kamu percayai dengan satu dinar, maka tidak dikembalikannya kecuali jika kamu berdiri diatasnya. Yang demikian itu bahwa mereka berkata “Tak ada terhadap kami mengenai orang-orang buta huruf tuntutan. “Mereka berkata dusta terhadap Allah” padahal mereka mengetahui.”
Tafsir:
“manfaat yang diperoleh dari ayat ini adalah larangan menitipkan barang-barang amanah kepada Ahli Kitab. Masalah tentang penitipan harta datur hukumnya dalam ayat Qur’an.”
“Ahkam al-Qur’an”

E] Imam Abu Abdallah Al-Qurtubi (d. 1273)
Allah berfirman dalam Qur’an (4:59):
“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para amir di antara mu…”
Tafsir:
“Ayat ini adalah perintah untuk mentaati Sultan dalam tujuh kewajiban: pencetakan dinar dan dirham, penetapan berat dan ukuran, putusan hukum, Haji, Jumu’ah, dua Hari Raya Id dan Jihad.”
“Al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an”

Sumber : http://www.wakalanusantara.com/detilurl/.Pernyataan.Dari.Imam.Hajj.Abdalhasib.Castineira/475/id

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. infak says:

    Untuk kemudahan berzakat, sahabat bisa berkunjung ke http://www.bmh.or.id

    1. Ikhsan Basha says:

      BMI menerima pembayaran zakat dengan Dinar dan Dirham ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s